Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan akad KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dapat terlaksana di awal Januari 2025.
Bandung – Menteri PKP Maruarar Sirait mengupayakan akad KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dapat terlaksana di awal Januari 2025. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan pelaksananya agar program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terealisasi di awal tahun depan.
“Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025,” tutur Menteri PKP Maruarar Sirait, saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2, di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu, 29 Desember 2024.
Sesuai data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.
“Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR,” tegas Menteri Ara.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap agar di awal Januari 2025 penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana. “Menteri PKP akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada 31 Desember 2024. Semoga ada respons terbaik,” ujar Joko Suranto.
Joko Suranto menyatakan, pihaknya juga mendorong agar bank penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan. “Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik,” kata Joko Suranto yang juga Founder & Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group.
Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan penyaluran KPR FLPP pada tahun depan sudah bisa dilaksanakan. “Sesuai dorongan Menteri PKP serta dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” papar Heru Pudyo Nugroho, saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran KPR FLPP dan Tapera Tahun 2025.
Heru menjelaskan, target penyaluran KPR FLPP tahun 2025 sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah. Dia juga meminta kesiapan seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan, terutama dari bank penyalur dan pengembang untuk memastikan unit rumah dalam kondisi ready stock. “Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” ujarnya.
Menteri PKP Apresiasi Kepedulian REI
Pada kesempatan itu Menteri Ara juga menyampaikan apresiasinya atas kepedulian REI terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap kualitas rumah yang dibangun. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.
“Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya,” ucap Ara saat meresmikan Kebun Persemaian REI di Buana Cicalengka Raya 2.
Ara juga mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan rakyat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan. “Pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya. Kalau tidak bertanggung jawab, pasti usaha itu akan hancur. Siapa yang mau percaya?” tegasnya.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi terhadap Buana Kassiti Group, pengembang Buana Cicalengka Raya 2, karena dinilai bertanggung jawab dalam pengembangan hunian MBR. “Bentuk tanggung jawab pengembang Buana Cicalengka Raya 2 yaitu tidak ada keluhan dari para penghuni rumah,” ujarnya.
Buana Cicalengka Raya 2 merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Buana Kassiti Group. Perumahan ini memadukan 80% rumah bersubsidi (sebanyak 855 unit) dan 20% (214 unit) rumah non subsidi. “Saat ini sudah terbangun 335 unit rumah subsidi dengan 234 nunit rumah telah akad KPR subsidi. Sebanyak 112 unit rumah ready stock dan 5 unit dalam proses di bank penyalur,” pungkas Joko Suranto. (BRN)
