BI Turunkan Suku Bunga, Minat Warga Ambil KPR Bisa Banyak?

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga (BI rate) menjadi 6% atau turun 25 basis poin. Dengan turunnya suku bunga tersebut, apakah bisa membuat banyak orang ambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR)?

Menanggapi hal tersebut, Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho menilai turunnya suku bunga BI bisa menurunkan suku bunga KPR. Dengan turunnya suku bunga KPR ini memang bisa menarik orang untuk mengambil KPR untuk membeli rumah.

"Apakah itu akan bikin orang tertarik atau semangat ambil KPR? Ya sedikit banyak iya. Karena kan berarti beban untuk cicilannya akan lebih rendah. Secara teori memang seperti itu sih," tuturnya ketika dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2024).

Walau demikian, dengan turunnya BI tidak langsung membuat suku bunga KPR juga ikut turun. Butuh waktu sekitar 3-4 bulan karena ada penyesuaian.

Senada, Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo mengatakan, dengan penurunan suku bunga BI menjadi 6% akan berdampak positif pada bisnis KPR. Hal itu karena bunga KPR biasanya terikat pada suku bunga acuan.

"Dengan suku bunga lebih rendah, biaya angsuran KPR juga menjadi lebih ringan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah," katanya kepada detikcom.

Dengan demikian, hal itu bisa mendorong permintaan KPR yang dapat menguntungkan sektor properti dan perbankan yang menawarkan produk KPR.

Sebelumnya, dikutip dari detikFinance, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6% demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25% lending facility 25 bps jadi 6,75%," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Sumber detik.com

Baca Selanjutnya

Asyik! Cimanggis-Cibitung Bablas Via Tol Juni Tahun Depan

Pembangunan jalan Tol Cimanggis – Cibitung ditargetkan selesai pada Juni 2022. Ruas tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, saat ini secara keseluruhan progres pembebasan lahan jalan tol Cimanggis – Cibitung sudah 86,52% dan progres pelaksanaan konstruksinya telah mencapai 78,80%. Pembebasan lahan tengah diselesaikan dalam waktu dekat sehingga proyek ditargetkan rampung pada Juni 2022.

“Jalan tol ini sangat bermanfaat khususnya untuk mengurangi atau mempercepat waktu tempuh, jika sebelumnya jalan nasional yang tertumpu di sana, maka nantinya akan terbagi antara jalan tol dan jalan nasional” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (31/5/2021).

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang dikerjakan oleh PT Cimanggis Cibitung Tollways ini memiliki total panjang 26,2 km yang dibagi menjadi dua seksi, yaitu Seksi 1 ruas Junction Cimanggis-On/Off Ramp Jatikarya/Transyogi (3,17 km) yang telah beroperasi sejak 26 Oktober 2020, dan Seksi 2 Ruas On/Off Ramp Jatikarya-Junction Cibitung (23 km).

Pelaksanaan konstruksi pada Seksi 2 ini terdiri dari Segmen Jatikarya – Cikeas (3,38 Km) yang ditargetkan rampung pada Desember 2021 dan Segmen Cikeas – Cibitung (19,63 Km) pada Juni 2022.

Sebelumnya, jaringan ruas JORR 2 sendiri ditargetkan selesai semua pada pertengahan – akhir tahun 2022. Tiga ruas tol yang masih ditunggu penyelesaianya adalah adalah Cibitung – Cilincing (33,9 km), Cimanggis – Cibitung (25,4 km) dan Cinere Jagorawi (Cijago) Seksi 3 ini.

Baca Selanjutnya

Dampak Covid-19, Pasar Properti Bakal Lesu hingga Akhir Tahun

JAKARTA – Pengamat properti memprediksi bahwa lemahnya pasar properti karena dampak virus corona jenis baru atau Covid-19 bisa berlangsung sampai akhir tahun mengingat belum adanya kepastian kapan virus itu akan mereda.

CEO Indonesia Property Watch Advisory Group Ali Tranghanda mengatakan bahwa saat ini membeli rumah bukan jadi prioritas utama. Ali merespons anjloknya penjualan properti residensial di pasar primer berdasarkan survei Bank Indonesia selama kuartal I/2020.

Survei Bank Indonesia (BI) mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen dan dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu 23,77 persen.

Secara tahunan, BI juga mencatat bahwa penjualan rumah mengalami penurunan yang hebat yakni -43,19 persen dari kuartal sebelumnya sebesar 1,19 persen. 
“[Prediksi] sampai akhir tahun agaknya tetap terjadi penurunan minat,” ujar Ali pada Bisnis.com, Kamis (14/5/2020).

Dia mengatakan bahwa tekanan hebat yang melanda sektor properti juga sebelumnya akan dirasa pada kuartal II/2020. Menurut Ali, lemahnya penjualan properti di kuartal pertama juga sebetulnya bukan karena suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tinggi.

Berdasarkan survei BI, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dirasa masih cukup tinggi menjadi faktor utama penyebab pertumbuhan penjualan properti residensial masih terhambat.

Sumber: Bisnis.com

Baca Selanjutnya

Pajak Jual-Beli Tanah, Jenis dan Cara Menghitungnya

Situasi ekonomi yang sedang sulit membuat usaha yang sedang dirintis tak berjalan sesuai harapan. Terkadang kondisi itu membuat kita terpaksa menjual aset kita untuk menambah modal usaha. Salah satunya aset tanah atau properti lainnya. Namun, jangan lupa. Dalam transaksi penjualan tanah itu ada kewajiban pajaknya yang harus disetorkan untuk negara. Apa saja aspek pajak dalam transaksi  jual-beli tanah, dan bagaimana cara menghitungnya?
Secara umum, ada tiga jenis pajak yang akan muncul dari sebuah transaksi jual-beli tanah, yakni :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang dikenakan kepada si penjual;
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dikenakan kepada pembeli; dan
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, tidak semua pembelian tanah dibebankan PPN. Hanya tanah yang digunakan sebagai usaha dan memperoleh keuntungan saja yang dikenakan PPN.

Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kamis (11/8/22), pengenaan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016.

Sementara aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan atau Bangunan Beserta Perubahannya.

PPh Final

Pada PP Nomor 34 Tahun 2016 dijelaskan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang PPh yang bersifat final.
Tarif PPh itu ada tiga lapis, yakni: 2,5 persen, 1 persen, dan 0 persen. Besaran tarif itu tergantung dari jenis transaksinya, yang kemudian dikenakan dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Tarif 2,5 persen
dikenakan untuk transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana (RS) atau Rumah Susun Sederhana (RSS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif 1 persen
Untuk transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa RS dan RSS yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif 0 persen
Untuk transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Contoh perhitungannya, misalnya untuk tarif 2,5 persen seperti poin pertama. Sebidang tanah diperjualbelikan senilai Rp 400 juta, maka besarnya PPh adalah, tarif pajak  2.5 persen x Rp 400 juta=Rp 10 juta.

Sebagai catatan, sesuai Pasal 6 huruf a PP Nomor 34 Tahun 2016, ada pengecualian kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Berdasarkan aturan ini, Wajib Pajak tadi dikecualikan dari pengenaan PPh Final, tetapi ada prosedur yang harus dilakukan, yakni harus mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya.

BPHTB
Selanjutnya adalah aspek pajak BPHTB. Peraturan mengenai pengenaan BPHTB dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Besarnya tarif BPHTB adalah 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Nilai dari NJOP pada tiap wilayah biasanya tidak sama, sesuai dengan kondisi setempat.

Contoh kasusnya, sebuah tanah diperjualbelikan seharga Rp 300 juta memiliki nilai NPOPTKP sebesar Rp100 juta. Maka nilai BPHTB adalah, tarif BPHTB 5 persen x (Rp300 juta – Rp 100 juta). Jadi, 5 persen x Rp 200 juta = Rp 10 juta.

Penyerahan tanah dan/atau bangunan dengan tujuan diperjualbelikan , sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN. Misalnya, PT A bergerak di bidang real estate dengan kegiatan utama penjualan tanah dan bangunan, dan telah dikukuhkan sebagai PKP.

Atas transaksi penjualan tanah dan bangunan oleh PT Bangun Baru dikenai PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN. Adapun tarif normalnya adalah 11 persen sesuai UU terbaru. Misalnya, sebuah tanah diperjualbelikan senilai Rp 400 juta, maka besarnya PPN yang ditanggung adalah tarif PPN 11 persen x Rp 400 juta = Rp 44 juta.

Baca Selanjutnya

Perbedaan Rumah Subsidi dengan Rumah Komersial

Setiap rumah dibuat dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Rumah subsidi dengan rumah komersial memiliki beberapa perbedaan yang harus Anda ketahui sebelumnya. Beberapa perbedaan dari rumah komersial dan rumah subsidi adalah sebagai berikut:

Rumah Subsidi

• Harga rumah subsidi lebih murah karena mendapat bantuan dari pemerintah.
• Ukuran rumah subsidi maksimal sebesar 36 m2 atau disebut juga sebagai rumah type 36.
• Fasilitas perumahan subsidi cenderung terbatas tanpa adanya hal yang spesial dan berbeda.
• Lokasi rumah subsidi biasanya berada di pinggir kota dan cukup jauh untuk diakses.
• Rumah subsidi tidak boleh dirubah atau direnovasi minimal selama 2 tahun setelah Anda menempati rumah tersebut.

Rumah Komersial

• Rumah komersial cenderung dijual dengan harga yang relatif lebih mahal tanpa adanya potongan harga.
• Ukuran rumah komersial lebih bervariatif dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau budget Anda.
• Rumah komersial biasanya memiliki berbagai fasilitas tambahan seperti taman bermain, hingga kolam renang atau clubhouse yang berada di sekitar perumahan.
• Rumah komersial bisa Anda temukan di mana saja dengan mudah, sesuai dengan budget yang Anda punya.
• Anda bisa dengan bebas melakukan renovasi rumah komersial selama tidak merusak tatanan dari kompleks perumahan yang ditinggali.

Itulah artikel mengenai panduan membeli rumah subsidi terbaru yang bisa Anda manfaatkan sebagai referensi dan panduan dalam membeli hunian pertama Anda. Pastikan agar Anda menyisihkan tabungan untuk membeli rumah, karena rumah adalah sebuah aset yang sangat berharga.

Baca Selanjutnya

Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Melalui Pengadilan

Kepemilikan sertifikat hak milik memang sangat penting. Sebab, sertifikat merupakan bukti sah atas kepemilikan atas tanah atau lahan. Tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki seseorang, maka sengketa tanah sangat mungkin untuk terjadi. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang tak memiliki sertifikat tanah. Lalu bagaimana jika konflik sudah kepalang terjadi ketika kamu belum memiliki sertifikat tanah?

Selesaikan sengketa tanah melalui Kantor Pertanahan

Ketika terjadi hal ini, banyak yang memilih untuk menggunakan jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Padahal, tak sedikit penyelesaian sengketa melalui pengadilan justru merugikan masyarakat. Sebaiknya, konflik diselesaikan dengan cara mengadu ke Kantor Pertanahan. Seperti apa prosedurnya?

Cara menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan peraturan pemerintah

Pemerintah memiliki peraturan terkait kasus pertanahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen Agraria 11/2016”). Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Dilansir dari Hukumonline.com, sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan:

– Inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian”)

– Pengaduan masyarakat

Adapun prosedur yang harus dilewati jika terjadi sengketa tanah adalah sebagai berikut:

1. Ajukan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian

2. Pengaduan setidaknya memuat tentang identitas pengadu dan uraian singkat kasus

3. Berkas pengaduan harus disertai:

– Fotokopi identitas pengadu

– Fotokopi identitas penerima kuasa & surat kuasa apabila dikuasakan

– Data pendukung/bukti terkait pengaduan.

4. Jika pengaduan memenuhi syarat, pengadu akan mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan

5. Pejabat yang bertanggungjawab melakukan kegiatan pengumpulan data

6. Apabila pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian, maka akan maka akan dikaji kronologinya dari data yuridis, fisik, dan data pendukung lainnya.

7. Dalam menyelesaikan sengketa, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri akan menerbitkan pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat, atau perubahan data.

Dalam hal keputusan, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 

Pemberitahuan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain mengenai rencana pelaksanaan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. 

Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berakhir, Kepala Kantor Pertanahan melanjutkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Selanjutnya